DJP Meluncurkan Aplikasi Berbasis Data Analisis

-

 


DJP Meluncurkan Aplikasi Berbasis Data Analisis

            Jakarta, DDTCNews, Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) meluncurkan 4 aplikasi berbasis data analisis, peluncuran ini dilakukan untuk memperingati Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli kemarin. Adapun keempat aplikasi yang telah diluncurkan yaitu : Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Aplikasi Smartweb, Aplikasi Dashbord Wajib Pajak (WP) KPP Madya

Keempat aplikasi tersebut digunakan untuk menciptakan kepastian, efesiensi dan kesederhanaan administrasi berikut ulasan lengkap tentang aplikasi berbasis data

1.      Aplikasi CRM Fungsi TP

Aplikasi CRM Fungsi TP berguna untuk memberikan peta risiko wajib pajak yang menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak. Dalam CRM fungsi TP terdapat business intelligent cuplikan Smartweb yang digunakan sebagai alat bantu menggambarkan jaringan hubungan istimewa dalam grup usaha dari WP

2.      Aplikasi Ability to Pay (ATP)

Aplikasi ATP yaitu digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar wajib pajak, ATP dapat dimanfaatkan dalam tindakan pengawasan, penagihan, atau pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak terhadap wajib pajak. Dalam aplikasi ATP terdapat skor yang ditampilkan 5 skala pengukuran, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi.

3.      Aplikasi Smartweb

Smartweb merupakan alat yang bisa menggambarkan hubungan wajib pajak orang pribadi, keluara, dan perusahaan grup. Smartweb juga memiliki fitur untuk menentukan beneficial owner dari perusahaan.

4.      Aplikasi Dashbord WP KPP Madya

Aplikasi Dashbord KPP Madya merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kinerja penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya. DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Dengan penambahan itu jumlah KPP Madya bertambah dari 20 menjadi 38 unit

            Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan Pemerintah Indonesai tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan yaitu menarik investasi. Dengan ketentuan ini, keputuasn investasi diharakpan tidak lagi berdasarkan tarif pajak tetapi berdasarkan pada faktor fundamental.

Berita selengkapnya bisa diakses di laman berikut

https://news.ddtc.co.id/awasi-wajib-pajak-djp-pakai-4-aplikasi-berbasis-data-analisis-ini--31354?page_y=2400

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan ...
Baca selengkapnya

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdek...
Baca selengkapnya

Fresh from the Oven! PMK 168/2023

-
Gambar
  PMK 168/2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu digan...
Baca selengkapnya