Presiden Indonesia Beserta Menteri Keuangan dan Menteri Investasi Meluncurkan Sistem OSS

-

 

Presiden Indonesia Beserta Menteri Keuangan dan Menteri Investasi Meluncurkan Sistem OSS 

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Mengutip laman resmi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Sistem OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus melakukan reformasi struktural sebagai bagian dari agenda reformasi. Melalui reformasi tersebut, aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus dipangkas, salah satunya melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Pemerintah ingin mendorong agar iklim usaha terus berubah menjadi makin kondusif, memudahkan UMKM untuk memulai usaha, meningkat kepercayaan investor, serta membuka banyak lapangan kerja.

Menurutnya, strategi tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi Covid-19. Bapak Jokowi mengutip laporan World Bank pada 2020 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha. Menurutnya, posisi itu menunjukkan prosedur perizinan berusaha di Indonesia sudah masuk kategori mudah, tetapi harus meningkat lagi menjadi sangat mudah.

OSS berbasis risiko sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, aturan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) 11/2020. Dalam PP 5/2021 disebutkan bahwa terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 klasifikasi bidang lapangan usaha (KBLI) yang siap menggunakan OSS berbasis risiko.

Melalui aplikasi ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya. Perizinan usaha skala besar harus menggunakan izin tertentu, usaha menengah sertifikat standar, sementara usaha kecil cukup mendaftar berupa nomor induk dari usaha. Berbicara di sela peresmian, Bapak Jokowi menegaskan kehadiran OSS berbasis risiko tidak akan mengebiri kewenangan yang ada di daerah. Kehadiran sistem ini justru akan mempersulit titik temu persoalan perizinan investasi yang selama ini kerap jadi masalah

Presiden Indonesia Joko Widodo menginginkan kehadiran OSS berbasis risiko memberikan standar bagi semua layanan yang memberikan izin baik di pemerintah pusat, maupun daerah agar lebih bertanggung jawab.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman berikut :

https://youtu.be/v3psFkMhcUAn  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya