PMK RI Nomor 97/PMK.05/2021

-

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/PMK.05/2021 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

 

Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran kartu kredit.

 

Pasal I

1.    Beberapa ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 diubah pada:

Ayat (2) huruf h pasal 25 diubah diantara ayat (2) dan (3) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)   Kartu kredit pemerintah terdiri dari :

a.       Kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional dan modal

b.      Kartu kredit untuk keperluan belanja atas perjalanan dinas jabatan

(2)   Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja yang dimaksud ayat (1) huruf a digunakan untuk :

a.       Belanja barang operasional yaitu, belanja keperluan kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambahan daya tahan tubuh, dan lain-lain

b.      Belanja barang non operasional

c.       Belanja barang persediaan yaitu, belanja barang persediaan barang konsumsi

d.      Belanja sewa

e.       Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yaitu, pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja persediaan pemeiharaan gedung dan bangunan

f.       Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yaitu, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas

g.      Belanja pemeliharaan lainnya.

h.      Belanja modal

(2a) Penggunaa kartu kredit pemerintah yang dimaksud ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp 200.000.000,00.

(2b) penggunaan kartu kredit pemerintah yang dimaksud ayat (2a) hanya bisa dilakukan unuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan UMKM

a.       Katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

b.      Marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah yang diosediakan oleh kemenkeu

(2c) dalam hal ini kartu kredit digunakan untuk traksaksi di luar sarana yang dimaksud pada ayat (2b) nilai paling banyak pada 1 penerima bayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

(3)   Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan yang dimaksud di ayat (1) huruf b untuk komponen pembayaran biaya transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan

(4)   Batas tertinggi estimasi penggunaan untuk keperluan belanja ada di ayat (2) dan (3) berpedoman pada PMK mengenai standar biaya masukan.

 

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

 

Informasi lebih lanjut dapat diakses pada laman berikut :

https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-97pmk-052021

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya