Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 RI

-

 


Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pandemi selama satu setengah tahun lebih telah menguatkan perilaku dan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2021. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting terkait kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting terkait kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.

1.      Kesadaran, partisipasi dan kegotong royongan masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan. Kelembagaan pemerintah pada lintas sektor juga membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat.

2.      Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi. Hal ini dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. “Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya,” kata Jokowi.

3.      Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin serta memperoleh layanan kesehatan, pengobatan dan saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi disebut telah menguatkan institusi sosial di masyarakat.

4.      Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi semakin terkonsolidas dan bekerja semakin responsif. Presiden menilai kerja sama antarlembaga serta kepemimpinan responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi.

5.      Jokowi menerangkan bahwa lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Bahkan TNI. Polri dan birokrasi dari tingkat nasional sampai desa terus mendisiplinkan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi serta isolasi terpusat. “Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan,” ujarnya.

6.      Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan yang menggembirakan. Jokowi menyebut, layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukung.

7.      Kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus diselesaikan. “Namun pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan,” ujar  Jokowi.

8.      Pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional dan terus menggencarkan vaksinasi untuk mempercepat kekebalan komunal

 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1Hbnouw8CMlf7c5EspMRXfAnJWJD9pvHs?usp=sharing

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya