PMK 118/PMK.03/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 118/PMK.03/2016

OVERVIEW PEGAJUAN SKB

Dari jumlah 34 ribu wajib pajak sebanyak 80% diterima dan sebanyak 20% ditolak. Alasan penolakan ini karena :

1.      Persyaratan formal

     Penolakan dikarenakan persyaratan formal memiliki presentase kegagalan paling banyak yaitu sebanyak 48%. Persyaratan formal tidak lengkap misalnya, tidak ada legalisasi dan tidak ada copy dokumen pendukung

2.      Perbedaan data

     Penolakan dikarenakan perbedaan data memiliki presentase tertinggi kedua setelah perbedaan data yaitu 26%. Perbedaan data ini disebabkan tidak samanya data antara S-KET dengan data pendukung seperti :

·         Luas tanah/ bangunan berbeda

·         Nomor objek pajak berbeda

·         Alamat/ Llokasi berbeda

·         Lokasi pengajuan SKB

3.      Bukan harta tambahan

      Penolakan dikarenakan bukan harta tambahan memiliki presentase 9%.. Karena harta tersebut bukan merupakan harta tambahan yang dideklarasikan dalam Tax Amnesty

4.      Developer

      Penolakan dikarenakan developer memiliki presentase 9% sama dengan penyebab bukan harta tambahan. Apabila WP Developer melakukan perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka tidak dapat diterbitkaan SKB

5.      Lainnya

      Penolakan karena alasan lainnya memiliki presentase terkecil yaitu 8%. Salah satu contohnya adalah tidak terdapat penngalihan hak dan juga tahun perolehan harta sebelum EP badan tersebut berdiri.

POIN-POIN PERUBAHAN

1.      Pembebasan PPH FINAL

Dalam raangka proses balik nama ke bada pertanahan negara ( BPN)

  ---->SKB             SKB atau fotocopy S-KET

2.      Harta tyang belum diungkap/ dilapor

Kesempatan bagi WP untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dalam SPH maupun SPT, dengan syarat : BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Subjek                  : Peserta TA maupun non-peserta TA

Diungkap             : Melalui SPTT mas PPh Final

Membayar            : PPh Final

Tarif                      : Badan 25%, OP 30%, WP tertentu 12,5%

3.      Penyelesaian sengketa

·         KPP                             : SKPKB

·         KANWIL                      : Keberatan, Pengurangan Sanksi, Penghapusan sanksi

·         Pengadilan Pajak        : Banding

·         MA                              : Peninjauan kembali

Upaya hukum terhadap sengketa SKPKB dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku dalam KUP.

4.      Pelaporan harta dalam holding period

Jika WP tidak melaporkan posisii harta selama masa holding period ( 3 tahun)

Langsung dianggap penghasilan  ---- >diujI lebih dahulu ( pemeriksaan) sebelum dianggap penghasilan

5.      Kode akun pajak untuk SKP

Kode akun pajak untuk pembayaran PPh, Sanksi Administrassi dan SKPKB

-    ------>411129 ( NON FINNAL)               411128 ( FINAL)