KUPAS TUNTAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PASAL 31E

-
KUPAS TUNTAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PASAL 31E 
BY : UMARA TAX 



Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 

Siapa Subjek Pajak nya?

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto antara Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 ( lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 ( Empat miliar delapan ratus juta rupiah)

 Bagaimana Implementasinya ? 


Misalnya, PT. Amelyana memiliki peredaran bruto Rp 30.000.000.000 ( Tiga puluh miliar rupiah) dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp2000.000.000 ( Dua miliar rupiah)

  • Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas = 4.800.000.000 : 30.000.000.000  x 2000.000.000 = Rp 320.000.000 
  • Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas = 2000.000.000 – 320.000.000 = 1.680.000.000
  • Pajak Terutang 
    •  50 % x 25% x 320.000.000 =Rp 40.000.000 
    •  25% x 1.680.000.000 =Rp 420.000.000 
  • Maka jumlah pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 460.000.000 


Mengapa Pemerintah mengeluarkan Pasal 31 E sebagai bagian UU Nomor 36 Tahun 2008? 

  • Mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM 
  • Mengurangi beban pajak bagi WP Badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan 


Apakah penggunaanya menguntungkan? 


Ada dua sudut pandang dari posisi perusahaan ada yang menguntungkan bagi perusahaan ada pula yang merugikan. Bagaimana bisa meguntungkan? Dan bagaimana bisa merugikan?

  1. Untung karena bisa Tax Saving , penghematan pajak sebesar 12,5% dari tarif yang seharusnya 25%. Dan dapat dioptimalkan bagi perusahaan yang tidak memiliki kredit pajak 
  2. Rugi bagi perusahaan yang memiliki kredit pajak PPh pasal 23 dan dipungut PPh pasal 23 akan mengalami kerugian karena akan menghasilkan lebih bayar dan akan menjadi target pemeriksaan oleh petugas pajak. Namun ada beberapa langkah untuk mengatasi yaitu
    • Mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak lain ke kantor pajak 
    • Mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya