PERUBAHAN PTKP TAHUN 2001-SEKARANG

-
PERUBAHAN-PERUBAHAN PTKP ( PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
BY : UMARA TAX


PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  ( PTKP)


Menurut Undang-Undang No 36 Tahun Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia
Dari tahun ke tahun besaran PTKP mengalami perubahan-perubahan sampai 11 kali dan yang terakhir pada tahun 2016 dan masih berlaku hingga saat ini.  Berikut merupakan data perubahan tiap golongan dari tahun 2001 hingga sekarang.
PTKP TAHUN 2001 -2008
Diri pribadi                 : 2.880.000
Kawin                          : 1.440.000
Tanggungan              : 1.440.000 ( Max 3)
PTKP TK ( TIDAK KAWIN)
PTKP KAWIN
PTKP GABUNGAN
TK/0
2.880.000
K/0
4.320.000
K/I/0
7.200.000
TK/1
4.320.000
K/1
5.760.000
K/I/1
8.640.000
TK/2
5.760.000
K/2
7.200.000
K/I/2
10.080.000
TK/3
7.200.000
K/3
8.640.000
K/I/3
11.520.000

PTKP TAHUN 2009 - 2012
Diri pribadi                 : 15.840.000
Kawin                          : 1.320.000
Tanggungan              : 1.320.000 ( Max 3)
PTKP TK ( TIDAK KAWIN)
PTKP KAWIN
PTKP GABUNGAN
TK/0
15.840.000
K/0
17.160.000
K/I/0
33.000.000
TK/1
17.160.000
K/1
18.480.000
K/I/1
34.320.000
TK/2
18.480.000
K/2
19.800.000
K/I/2
35.640.000
TK/3
19.800.000
K/3
21.120.000
K/I/3
36.960.000

PTKP TAHUN 2013 DAN 2014
Diri pribadi                 : 24.300.000
Kawin                          : 2.025.000
Tanggungan              : 2.025.000 ( Max 3 )
PTKP TK ( TIDAK KAWIN)
PTKP KAWIN
PTKP GABUNGAN
TK/0
24.300.000
K/0
26.325.000
K/I/0
50.625.000
TK/1
26.325.000
K/1
28.350.000
K/I/1
52.650.000
TK/2
28.350.000
K/2
30.375.000
K/I/2
54.675.000
TK/3
30.379.000
K/3
 32.400.000
K/I/3
56.700.000


PTKP TAHUN 2015
Diri pribadi                 : 36.000.000
Kawin                          : 3.000.000
Tanggungan              : 3.000.000 ( Max 3)
PTKP TK ( TIDAK KAWIN)
PTKP KAWIN
PTKP GABUNGAN
TK/0
36.000.000
K/0
39.000.000
K/I/0
75.000.000
TK/1
39.000.000
K/1
42.000.000
K/I/1
78.000.000
TK/2
42.000.000
K/2
45.000.000
K/I/2
81.000.000
TK/3
45.000.000
K/3
48.000.000
K/I/3
84.000.000

PTKP TAHUN 2016 – Sekarang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, yang didasarkan pula pada UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 7, tarif PTKP terbaru adalah sebagai berikut:
Diri pribadi                 : 54.000.000
Kawin                          : 4.500.000
Tanggungan              : 4.500.000 ( Max 3)
PTKP TK ( TIDAK KAWIN)
PTKP KAWIN
PTKP GABUNGAN
TK/0
54.000.000
K/0
58.500.000
K/I/0
112.500.000
TK/1
58.500.000
K/1
63.000.000
K/I/1
117.000.000
TK/2
63.000.000
K/2
67.500.000
K/I/2
121.500.000
TK/3
67.500.000
K/3
72.000.000
K/I/3
126.000.000




CONTOH IMPLEMENTASI :
Wajib pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 orang anak. Apabila :
  •  Istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong pajak penghasilan  pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami besarnya PTKP adalah
    • Status : K/3
    • Artinya, 54.000.000 + 4.500.000+4.500.00+4.500.000+4.500.000 = Rp 72,000,000Istrinya sudah dipotong di tempat dia bekerja ( dipotong oleh pihak lain)
  • Istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21 daan pekerjaan tersebut berhubungan dengan usaha suami maka besaran PTKP
    • Status : K/I/3
    • Artinya, 54.000.000+ 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000+4.500.000+4.500.000 = Rp 126,000,000
    • Penghasilan isteri digabung dengan penghasilansuami dan muncul I nya.
YANG BOLEH DIANGGAP SEBAGAI TANGGUNGAN

Yang boleh dianggap sebagai tanggungan bagi wajib pajak adalah,  Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan . Tanggungan sepenuhnya artinya, anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. 

Komentar

  1. UMARA TAX6 Februari 2020 pukul 01.37

    thanks sekali atas infonya ....sangat bermanfaat ..sukses selalu.aamiin YRA

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya