PENERTIBAN JASTIP ( JASA TITIP) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-
PENERTIBAN JASTIP ( JASA TITIP) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BY : UMARA TAX
           


Bagi anda yang membawa barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain keperluan pribadi ( jumlah tidak wajar untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/ toko/institusi/industri) akan dipungut bea masuk dan pajak.


A.      DASAR HUKUM
1.       UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
·         Pasal 10B ayat (3)
·         Pasal 13 ayat (1) huruf B
·         Pasal 25 ayat (1) huruf M
2.       PMK 203/PMK.04/2017
Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut
B.      TARIF PAJAK ATAS JASA TITIP PENUMPANG
è Ada pembebasan yang diberlakukan pemerintah untuk barang pribadi dibawah $500 ( USD)
è Jenis pajak yang dikenakan atas Jastip  :
1.       Bea Masuk
Bea masuk adalah tarif yang dikenakan pada barang-barang yang datangnya dari luar negeri masuk ke Indonesia.  Besar bea masuk ini sebesar 10% dari nilai atau harga barang tersebut.
2.       PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25
Setiap orang yang melakukan pembelian barang dari luar negeri melebihi batas nilai tertentu, maka harus membayar pajak penghasilan dari usaha jenis jastip ini. Besar PPh 25 yang harus dibayarkan ini adalah 7,5% dari nilai barang.
3.       PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Karena barang jastip merupakan produk yang dijual kembali, maka barang-barang jastip ini akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai produk.
4.       PPh Pasal 23
Untuk kategori jastip artinya kegiatan jasa, maka tarif PPh 23 sebesar 2% dari nilai barang.
C.      PERLAKUAN TERHADAP BARANG JASTIP
Terhadap barang yang dikategorikan jastip dianggap sebagai barang dagangan bukan barang pribadi.
è Tidak mendapat pembebasan Bea masuk
è Dikenakan PPN dan PPH

NO
KETENTUAN
BARANG PRIBADI
JASTIP
1.        
Pembebasan BM (Deminimis) s.d. USD500/ orang
V
X
2.        
Pembebasan Barang Kena Cukai s.d. jumlah tertentu
V
X
3.        
Dokumen
CD
PIBK
4.        
Tarif BM
10%
MFN
5.        
Nilai Pabean
BERLAKU DISCOUNT FAKTOR
TIDAK BERLAKU DISCOUNT FACTOR

D.     CONTOH PENERAPAN

Ibu Sandra membeli barang dengan nilai total $1000, dengan rincian 1 buah tas $400, 2 pasang sepatu @150 dan 2 buah dompet @100 dan @200. Karena terdapat pembebasan untuk $500 ,
maka nilai pabeannya adalah $1000 - $500 = $500. Sehingga Bea masuk dan PDRI yang akan dibayar sebesar

Bea Masuk = 10% x $500 = $ 50
Selanjutnya yang dihitung adalah dari nilai pabean + bea masuk

PPN = 10% X $550 = $55
PPH = 7,5% X $550 = $41,25 ( Jika punya NPWP)
            15% X $550 = $82,5 ( Tidak ada NPWP)

Jadi total yang harus dibayar adalah $50 + $55 + $41.25 = $146.25 ( Ada NPWP)

                                                $50 + $55 + $82,5 =  $187,5 ( TIDAK ADA NPWP) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya