Penjelasan Tentang SPPT dan SKP PBB

-

 


Penjelasan Tentang SPPT  dan SKP PBB

Pada kondisi tertentu, selain SPPT. Dirjen Pajak atau Kepala Daerah juga bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) inilah yang akan menjadi dasar penagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).


Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT merupakan surat yang digunakan Dirjen Pajak (DJP) untuk memberitahukan besarny pajak terutang kepada wajib pajak. Dirjen Pajak meneribitkan SPPT untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (PPB–P3).  Sedangkan, SPPT untuk PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Undang-Undang PBB Pasal 10 ayat (1) menjelaskan SPPT diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan wajib pajak. Tetapi, tidak semua wajib pajak diberikan SPOP dan diwajibkan untuk mengembalikannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PBB menjelaskan bahwa wajib pajak yang pernah dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika menerima SPOP.

SPPT juga dapat diterbitkan berdasarkan data yang sudsh ada pada DJP. Ini dilakukan untuk  mempermudah wajib pajak. Pelunasan SPPT ini harus dilunasi wajib pajak paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. SPPT mempunyai lima fungsi sebagai berikut :

1.     Sebagai dasar untuk pengenaan pajak.

2.     Sebagai bukti terdaftarnya objek pajak.

3.     Sebagai dasar untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

4.     Sebagai kelengkapan administrasi perpajakan lainnya.

5.     Untuk keperluan administrasi pemenuhan kewajiban pelunasan atau pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal penting yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah SPPT bukan bukti kepemilikan objek pajak. Karena, fungsi utama dari SPPT adalah untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang.


Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau SKP PBB merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.

Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan kembali dalam waktu 30 hari sejak diterima. Dan, apabila wajib pajak tersebut tetap belum mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diterima setelah ditegur secara tertulis maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP PBB.

Dirjen pajak juga bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan wajib pajak.

Untuk wajib pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak. Pelunasan jumlah pajak yang terutang  dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini harus dilunasi maksimal 1 bulan sejak tanggal diterima Surat Ketetapan PBB (SKP PBB).

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya