PER 17 PJ 2020 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pelaksanaan & Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer APA

-


Ditjen Pajak (DJP) telah memperbarui tata cara penyelesaian permohonan, pelaksanaan, dan evaluasi kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) melalui Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2020. Kasubdit Penanganan dan Pencegahan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti mengatakan pembaruan kebijakan tersebut untuk mengakomodasi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19 agar tetap dapat mengajukan APA.


    "Kami mengakomodasi kemungkinan pelaku usaha yang mengalami penurunan laba akibat pandemi tetap bisa mengajukan APA," katanya dalam acara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang digelar secara virtual, Rabu (7/10/2020).

    Dalam situasi normal, lanjut Dwi, ketentuan terkait dengan usulan penentuan harga transfer dalam permohonan APA tidak menyebabkan laba operasi wajib pajak lebih kecil dari laba operasi yang dilaporkan dalam SPT dalam tiga tahun terakhir sebelum diajukannya permohonan APA.

    Namun, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak juga ikut menurun. Oleh karena itu, beleid tata cara pengajuan APA diubah agar dapat mengakomodasi kondisi wajib pajak yang terdampak pandemi.

    "Jadi ini merupakan bentuk relaksasi sebagai respons DJP atas kondisi yang dialami oleh wajib pajak," tuturnya.

    Pasal 3 ayat (4) Per-17/PJ/2020 menegaskan jika permohonan APA diajukan oleh wajib pajak yang usahanya terdampak Covid-19 maka tingkat laba dalam proyeksi laporan keuangan merupakan tingkat laba hasil penyesuaian pada kondisi normal yang disampaikan oleh wajib pajak.

    Hasil penyesuaian tersebut dilaporkan dengan mengisi formulir proyeksi elemen laporan keuangan selama periode APA yang menunjukan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak Covid-19. (rig) 


    Berikut ini adalah Tata Cara Penyelesaian Pemohonan Pelaksanaan dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer APA (ADVANCE PRICING AGREEMENT) dari KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: 

 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan ...
Baca selengkapnya

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdek...
Baca selengkapnya

Fresh from the Oven! PMK 168/2023

-
Gambar
  PMK 168/2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu digan...
Baca selengkapnya