Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

-


Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri



Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (sumber UU Wajib Pajak), (apa saja persyaratan subjektif dan objektif, dimana peraturannya diatur). Wajib pajak sendiri terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Kedua subjek pajak ini memiliki perbedaan penting yaitu pada pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 2 Ayat (2). Pada Pasal 2 Ayat (2) Subjek Pajak Dalam Negeri memiliki dua pengertian yaitu Orang Pribadi dan Badan, Orang Pribadi yang akan menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Kena Pajak (PTKP) sedangkan Badan menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi dan/atau Badan menjadi Wajib Pajak jika memperoleh penghasilan dari Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

 

Berikut perbedaan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam dan Wajib Pajak Luar Negeri :

No

Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri

1.

Dikenai pajak atas penghasilan   yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Dikenai pajak atas penghasilan berasal dari Indonesia.

2.

Dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Treaty.

3.

Wajip lapor SPT Tahunan PPh sebgai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena dikenai pemotongan pajak yang bersifat final.

 

Untuk wajib pajak luar negeri yang melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau menjalankan usaha di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya