Urgensi dan Manfaat UU Cipta Kerja

-

 



Urgensi dan Manfaat UU Cipta Kerja


UU Omnibus Law Cipta Kerja artinya UU baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana.

Dalam undang-undang ini ada urgensi tentang cipta kerja untuk kedepannya. Urgensi UU Cipta Kerja sebagai berikut :

1.     Memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

2.     Menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja.

3.     Penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hyper-regulasi).

4.     Sebagai alat untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas birokrasi.

5.     Mendorong peningkatan investasi, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.

6.     Jumlah UMK  (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%,  dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta (55,7%), sehingga untuk bisa masuk ke Sektor Formal perlu dipermudah mulai Pendirian, Perijinan, dan Pembinaannya.

 

Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari undang-undang ini yang mungkin kalian belum ketahui. Berikut adalah beberapa manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja :

a.      Dukungan untuk UMKM: Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perijinan cukup hanya melalui pendaftaran.

b.     Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, dan dapat memanfaatkan teknologi.

c.     Untuk Sertifikasi Halal: Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK.

d.     Masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan.

e.     Untuk Nelayan: yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan undang-undang cipta kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

f.     Untuk sisi Perumahan: backlog perumahan masyarakat akan dipercepat dan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diperbanyak.

g.   Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat.

h.   Untuk Pelaku Usaha dan UMKM mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1.      Kepastian dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan usaha.

2.      Memberikan perlindungan dan hak pekerja/ buruh yang dilakukan dengan baik, untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

3.      Mendapatkan kemudahan dan insentif, baik kemudahan dan kepastian pelayanan maupun insentif fiskal dalam rangka investasi.

4.      Ada kegiatan usaha yang lebih luas.

5.     Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

 


Dalam undang-undang ini juga membahas tentang Klaster Penyerdehanaan Perizinan Usaha, Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi, Klaster Ketenagakerjaan, Klaster UMK-M dan Koperasi, Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha, Klaster Perpajakan, Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan, Klaster Administrasi Pemerintahan, dan Klaster Investasi Pemerintah Dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya