SPT PPh Pasal 21 Masa Desember

-

 


SPT PPh Pasal 21 Masa Desember menjadi perhatian yang penting bagi para Wajib Pajak yang selama ini lebih banyak tidak menyampaikan SPT Masa PPh 21 di karenakan status pembayarannya nihil, meskipun begitu sebagai seorang Wajib Pajak yang patuh akan ketentuan perpajakan harus tetap di laporkan. Alasannya karena SPT Masa PPh pasal 21 Masa Desember terdapat rekapitulasi penghasilan aktual, sehingga laporan SPT Masa PPh 21 bulan Desember bisa mengakomodasi kasus kurang bayar atau lebih bayar.

3 Alasan pentingnya melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 Masa Desember yaitu :

1.     Menghindari sanksi administrasi

Wajib Pajak yang terlambat menyetorkan pembayaran PPh pasal 21 Masa Desember akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang di hitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan di hitung penuh 1 bulan. Pernyataan ini terdapat dalam pasal 9a ayat 2 a Undang Undang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan (KUP).

Saat ini pelaporan pajak telah di permudah dengan menggunakan sistem elektronik. Melalui e-SPT dan e-filling, Wajib Pajak tidak harus bersusah payah datang ke kantor. Karena  sistem ini bisa dikerjakan dimana saja dan kapan saja.

2.     Bahan Evaluasi

Ketika  melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 Masa Desember, Wajib Pajak akan melakukan rekapitulasi atas PPh pasal 21 yang telah di potong selama satu tahun. Sehingga akan memudahkan bagi Wajib Pajak untuk menghitung atau merekap seluruh pengeluaran biaya yang di tanggungnya.

3.     Pelaporan daftar biaya

Daftar biaya yang di laporkan oleh Wajib Pajak berupa rekapitulasi jumlah gaji, gratifikasi, upah, bonus, honorarium, THR, dan biaya lainnya.

untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan baca materi berikut. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya