SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

-


Unifikasi SPT Masa adalah proses menyederhanakan laporan pajak yang di serahkan secara bulanan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan. Proses unifikasi ini memfokuskan pada SPT masa PPH yang berkaitan dengan put/pot, yaitu untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Keempat SPT masa tersebut nantinya akan di jadikan 1 format pelaporan SPT. Sementara itu SPT masa PPh pasal 21 akan tetap terpisah.

Unifikasi SPT Masa PPh ini tidak hanya menguntungkan otoritas dengan menekan biaya untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam melaporkan pajak sebagai kewajibannya.

TATA CARA PEMBUATAN SPT MASA PPh UNIFIKASI :

1.       Ketentuan umum

Mencakup ketentuan mengenai pembuatan penyampaian SPT Masa PPh unifikasi .

2.       Aplikasi e-bupot unifikasi

Aplikasi ini disediakan melalui laman DJP Online (www.djponline.com) dan saluran tertentu yang di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak

3.       Prasayarat penggunaan aplikasi e bupot unifikasi

4.       Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e bupot unifikasi

5.       Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e bupot Unifikasi

6.       Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

7.       Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN BACA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2020 TENTANG BENTUK, ISI, TATACARA PENGISISAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKT PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI 

Pengumuman nomor peng 75/PJ/2020 Tentang penyesuaian implementasi surat pemberitahuan masa unifikasi bagi instansi pemerintah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya