UMARA TAX

  PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP) DAN PENERAPAN NPWP 16 DIGIT 1. Reformasi DJP 2. Roadmap Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) 3. Interoperabilitias Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) 4. Proses Bisnis to-be Pembayaran Sistem Inti Administrasi Perpajakan 5. Era Baru Single Identification Number (SIN) di Indonesia ...

  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 / PMK.03/2022 TENTANG NOMOR WAJIB PAJAK BAGI ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN,  DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang     : a. bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sehubungan dengan ketentuan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu mengatur ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia...

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983  TENTANG  KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR  DENGAN   UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021                                                           BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) (2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan per...

    SURAT EDARAN NOMOR SE-20/PJ/2022 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAKPENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN Yth. 1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 2. Kepala Kantor Wilayah; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan 5. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

  PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Latar Belakang PMK : 1. Kemudahan  2. Keadilan 3. Kepastian hukum  bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam: a. PMK No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 121/PMK.03/2015; b. Pasal 8 PMK No. 92/PMK.02/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK-92/2020); dan c. Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 16 ayat (4) huruf b PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer (PMK-6/2021)...

  PMK-70/PMK.03/2022 KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Latar Belakang 1. Keadilan 2. Kepastian Hukum 3. Penyelarasan antara Objek PPN dan Pajak Daerah Tujuan  1. Penguatan objek PPN 2. Menghindari pengenaan pajak berganda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah DASAR HUKUM Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan...

  PMK-58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukkan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah POKOK PENGATURAN Hal Pengaturan PMK Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak Pihak Lain berupa: a. Ritel Daring Pengadaan dan b. Marketplace Pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan. Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP Pihak Lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Kewajiban pemungutan,penyetoran, dan pelaporan Pihak Lain wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai...

  Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah PMK NOMOR 59/PMK.03/2022 LATAR BELAKANG & TUJUAN 2 Perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan pengadaan langsung Instansi Pemerintah yang transparan dan efisien melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah LATAR BELAKANG TUJUAN memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah mendukung gerakan nasional no...

SURAT EDARAN NOMOR SE-20/PJ/2022 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN Yth. 1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 2. Kepala Kantor Wilayah; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan 5. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perluasan definisi Perseroan Terbatas yaitu termasuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, mengatur mengenai perseroan perorangan yang didirik...

LATAR BELAKANG  PMK 89/PMK.010/2020 perlu diubah karena terdapat perubahan tarif PPN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. • Dalam UU HPP terdapat pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu, mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang hasil pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP diubah menjadi menggunakan besaran tertentu. • Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu. informasi lebih lanjut klik.

  UMARATAX.COM adalah Kantor Konsultan Pajak yang didirikan di Surakarta pada tahun 201 4 oleh Umatun Markhumah SE., M.Ak. , CTC . Sosok seorang Uma (nama sapaan akrabnya) adalah Anggota Ikatan Konsultan pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta sebagai wanita yang masuk dan termuda yang mewadahi Konsultan Pajak resmi atau beregister. Uma ini bukan hanya sebagai Konsultan pajak biasa …beliau ini juga menjadi Pengurus di semua Organisasi yang di ikutinya…seperti di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surakarta untuk bidang Perpajakan, begitu juga di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Kota Surakarta untuk bidang Keuangan dan Perbankan serta Perpajakan, serta menadi Pengurus di HLC (Hipmi Ladies Club) Cab Kota Surakarta. Sepak terjangnya di dunia perpajakan dari tahun 2010 dengan menangani perusahaan – perusahaan besar yang ada di wilayah Kota Solo dan sekitarnya, Kota Jogjakarta, Kota Malang, Kota Gunung Kidul, Kota Jakarta dan berbagai kota besar lainnya. Sejak berdir...