PENJELASAN TENTANG FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG, FAKTUR PAJAK GABUNGAN, DAN PKP PEDAGANG ECERAN

-

 

PENJELASAN TENTANG FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG, FAKTUR PAJAK GABUNGAN, DAN PKP PEDAGANG ECERAN

Faktur pajak digunggung merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebut faktur pajak yang diterbitkan PKP Pedagang Eceran (PKP PE), namun istilah faktur pajak digunggung sebenarnya tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN). Pasalnya UU PPN maupun aturan pelaksanaannya hanya mengenal istilah faktur pajak. Akan tetapi, apabila diturut istilah faktur pajak digunggung menjadi istilah yang menggantikan faktur pajak sederhana yang telah dihapus sejak diundangkannya UU No. 42/2009 (perubahan terakhir UU PPN)

Adapun terminologi digunggung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata gunggung yang berarti adalah jumlah, sejumlah, atau sebanyak. Namun faktur pajak digunggung berbeda dengan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak (BKP /Jasa Kena Pajak (JKP) selama 1 bulan kalender kepada pembeli yang sama, faktur gabungan ditujukan untuk meringankan beban administrasi PKP dan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPN.

Sebelumnya Pasal 13 ayat (7) UU No. 8/2000 memperkenankan PKP membuat faktur pajak sederhana yang persyaratannya ditetapkan Keputusan Dirjen Pajak. Secara ringkas, faktur pajak sederhana dapat diterbitkan PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada pembeli yang nama, alamat atau NPWP nya tidak diketahui, namun UU No. 42/2000 menghapus Pasal 13 ayat (7) dan tidak lagi menyebut istilah faktur pajak sederhana.

Meski demikian Pasal 14 ayat (1) UU KUP pada intinya memperkenankan PKP PE untuk membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan g UU PPN.

Adapun istilah digunggung tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perdirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 yang menyatakan PKP PE diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung. Faktur pajak ini dilaporkan dalam Formulir 1111 AB (Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada butir I huruf B angka 2).

PKP Pedagang Eceran merupakan PKP yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan 3 cara:

a.       Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya.

b.      Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir , tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang.

c.       Umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya.

Berdasarkan PER-58/PJ/2010, PKP PE wajib membuat faktur pajak yang paling sedikit memuat 5 informasi:

1.      Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  yang menyerahkan BKP.

2.      Jenis BKP yang diserahkan.

3.      Jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.

4.      Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.

5.      Kode, nomor seri,  dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Alasan PKP PE dapat membuat faktur pajak dengan minimal informasi yang lebih sederhana adalah karena karakteristik aktivitas usahanya yang berjualan langsung kepada konsumen akhir. Hal ini membuat jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak tetapi dengan nilai relatif kecil.

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak menyertakan identitas pembeli dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur. Istilah digunggung tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perdirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 yang menyatakan PKP PE diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya