CARA LAPORAN REALISASI INVESTASI

-

 

PAJAK ATAS DEVIDEN PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG CIPTA KERJA

Pasal 14 s.d Pasal 43 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja


PAJAK ATAS DEVIDEN

“Pajak atas dividen yang merupakan potongan atau pungutan pajak

atas laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi,

atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha

tertentu yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi”


OBJEK PAJAK

“Dividen dengan nama dan dalam bentuk yang dibayarkan oleh

perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan

pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota yang

diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi” 


BATAS WAKTU INVESTASI

• Batas waktu investasi adalah akhir bulan ketiga (31 Maret) untuk wajib pajak orang pribadi

• Jangka waktu investasi paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh

• Investasi tidak dapat dilaihkan, kecuali dalam bentuk investasi sesuai ketentuan


BENTUK INVESTASI

• SBN RI dan SBSN RI

• Obligasi atau Sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK

• Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK 

• Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah

• Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK

• Investasi infrastukur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha

• Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah

• Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham

• Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham

• Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi

• Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dlam bentuk penyaluran pinjaman bagi UMKM di dalam NKRI;

• bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

https://drive.google.com/file/d/1ledYlw6tiaMcvZmB3lCfbFG0UmcIo22F/view?usp=sharing




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya