UMARA TAX

    Ditjen Pajak (DJP) resmi memberlakukan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak mulai 31 Maret 2022. Peraturan terbaru ini terbit karena regulasi yang berlaku sebelumnya dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan terkait dengan faktur pajak. Penyesuaian pun dilakukan guna menekan angka sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu. Mau keterangan lebih lanjut? Silahkan klik link dibawah ini..... https://news.ddtc.co.id/aturan-baru-soal-faktur-pajak-atas-ppn-terbit-perhatikan-hal-berikut-38498

                                                                     Jakarta, 1 April 2022 – Sesuai dengan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif PPN disesuaikan sebesar 1% menjadi 11% mulai hari ini, 1 April 2022. Kebijakan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan buka link dibawah ini.....

  PPN 11%, SEMUA SUDAH SIAP? PERUBAHAN UU PPN PADA UU HPP Objek PPN : Penyesuaian objek PPN Tarif PPN : Penyesuaian tarif umum dan penambahan Fasilitas PPN : Penyesuaian fasilitas PPN DPP Nilai Lain : Penegasan Perlakuan PM Pengkreditan Pajak Masukan : Penyesuaian pengkreditan Pajak Masukan   Mau keterangan lebih lanjut? Silahkan klik link dibawah ini.....

  e-SPT Dapat Digunakan Kembali Untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik,  disamping e-Form, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kembali saluran pelaporan e-SPT pada hari Senin, 28 Maret 2022.  Wajib pajak dapat melaporkan SPT 1770 dan SPT 1771 dengan melakukan unggah (upload)  e-SPT (csv) SPT melalui login di  https://pajak.go.id  dengan menggunakan saluran pelaporan e-Filing. Demikian disampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan harap menjadi maklum. Klik link dibawah untuk info dari Direktorat jendral pajaknya..... https://pajak.go.id/id/pengumuman/e-spt-dapat-digunakan-kembali

KETENTUAN DAN PERATURAN KOREKSI FISKAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2O2O TENTANG BEA METERAI bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 /PMK.03/2021  bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik serta untuk memberikan kepastian hukum atas kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan perpajakan mengenai pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus meterai tempel, meterai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan meterai, serta pemeteraian kemudian; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian belum dapat menampung ke butuhan penyempurnaan ketentuan perpajakan sehingga perlu diganti. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan buka link dibawah ini..... <