UMARA TAX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 68/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk. 03/2020 Mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, untuk lebih lengkapnya cek di bawah ini yaa!

  IFRS CH 1 HANDOUTS 1- IFRS 1 – First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. • INTRO: ➢ The principles underpinning the first-time preparation of financial statements under IFRS Standards are set out in IFRS 1 – First-time AdoptioN of International Financial Reporting Standards. • IFRS 1 REQUIRES ➢ IFRS 1 requires that both the financial statements for the current period and the comparative figures be presented using IFRS Standards in force at the first reporting date under IFRS Standards In this case, this date is 30 September 20X5.

SPT MASA PPN 1111   Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111) • Berisi jumlah penyerahan barang dan jasa dan penghitungan PPN dan PPnBM Kurang Bayar atau Lebih Bayar. • Formulir ini juga berisi jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual, Formulir ini harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir ini tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas. • Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol). ....

 FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK GABUNGAN PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:  1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.  Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. ...

  PPN DAN PPNBM PENGURANGAN OBJEK DAN FASILITAS PPN ▪ Pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, meliputi makanan/minuman karena merupakan objek PDRD, uang/emas batangan/SBN, jasa keagamaan, jasa kesenian/hiburan objek PDRD, jasa perhotelan objek PDRD, jasa pemerintahan, jasa parkir objek PDRD, dan jasa boga/catering objek PDRD. ▪ Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. ▪ Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. ▪ Pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN, semula terdapat 15 kriteria fasilitas PPN, menjadi 10 kriteria fasilitas PPN. ▪ Pengatur

  KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 1 (1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. (2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. (3) Penyajian makanan dan/ atau minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. ...

  REVIEW ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS SP2DK & SP2 BERKAITAN KEHADIRAN U.U  CIPTA KERJA DAN U.U HPP Pasal 29 (1) UU KUP: Dir-Jen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan utk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP & utk tujuan lain dlm rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ...

TENTANG  KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM  JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42  Tahun 2009  tentang Perubahan Ketiga atas Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan  Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang  Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan  tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk  Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan  Nilai,...

Cara Lapor SPT Tahunan Badan Melalui e-Form   Setiap orang maupun badan sebaiknya mengetahui cara lapor SPT tahunan badan atau perorangan. Seperti diketahui, pajak bukan hanya diberlakukan kepada perorangan atau individu saja. Pajak juga diberlakukan bagi badan usaha tertentu. Jadi disini rara bakal kasih tau ke kalian cara lapor SPT tahunan jadi baca baik-baik ya!!...

TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, simplifikasi regulasi, dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak, perlu mengganti ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Norrior 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; b. bahwa dengan beralihnya. kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya...,

Pajak Bumi dan  Bangunan  PBB P2 & PBB P3 DASAR HUKUM: • UU No. 12 Tahun 1985 stdtd UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB • UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD • PP No. 25 Tahun 2002 tentang NJKP • PMK No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek PBB • PMK No. 23/PMK.03/2014 tentang NJOPTKP • PMK No. 82/PMK.03/2017 tentang cara pengurangan PBB • PER No. 19/PJ/2019 tentang SPOP ...

Dasar Hukum: Pasal 85 s.d. 93 UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Apa itu BPHTB ? BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ...