UMARA TAX

SIMPLIFIKASI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF PPh PASAL 21 1.PMK-252/PMK.03/2008 Tata Cara PemotonganPPhPs 21 Umum • PER-16/PJ/2016 Pedoman TeknisTata Cara Pemotongan, Penyetorandan Pelaporan PPhPs21 Umum 2.   PMK-250/PMK.03/2008 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 3.   PMK-102/PMK.03/2016 Penetapan Bagian Ph. Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pot. PPh ...

Konsultasi Publik PERATURAN PELAKSANAAN UU HPP Klaster : Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan Pasal 32 C Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf d; … n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf n; … diatur dengan Peraturan Pemerintah ...

PERATURAN TERKAIT UNDANG- UNDANG TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN KLASTER TARIF PPH BADAN UNTUK WAJIB PAJAK PERSEROAN TERBUKA Penurunan Tarif PPh Badan untuk WP Perseroan Terbuka LATAR BELAKANG : 1. Meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha 2. Mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka 3. Peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka 4. Melindungi pemodal minoritas ...

GAJI PEGAWAI MERANGKAP ANGGOTA DAEI SUATU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM, FIRMA, KONGSI ATAU PERSEKUTUAN  DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pembebanan biaya atas gaji dari pegawai . . .

TENTANG PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAPORAN KONSULTAN PAJAK KE PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN Dalam rangka pelaksanan pembinaan dan pengawasan profesi Konsultan Pajak oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 898/KMK.01/2019 tentang . . .

  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang :  a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; ......

  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan                             sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang                             dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan                             keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan                             kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban                 ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang                             adil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan                             Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia                             Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban                             warga negara dan penduduk Indonesia, perlu                             menempatkan perpaja...

    MATERI PEMBAHASAN   1. TATA CARA DAN PROSEDUR PERIZINAN 2. DINAMIKA PERIZINAN PADA MASA TRANSISI 3. DISKUSI DAN TANYA JAWAB  .....

  Pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan pajak  PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTRIAN KEUANGAN. .....

“ Perlu pengalihan fungsi pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak , Ahli Kepabeanan, dan Pejabat Lelang Kelas II ke PPPK untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan meningkatkan independensi dan profesionalitas ” - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - .....

  Pinjaman tanpa bunga yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa diperbolehkan oleh ketentuan pajak indonesia.  Ketentuannya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH NO.94 TAHUN 2010 ("PP-94/2010") sebagaimana yang telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2019 ("PP-45/2019") tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. ....

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  KETENAGAKERJAAN DIRUBAH, DIHAPUS, DAN DITAMBAHKAN SEBAGIAN OLEH:  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  TENTANG  CIPTA KERJA

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PMK.010/ 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.0 10/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN ...

  Hi, sobat Proksi Keentrian Keuanan baru saja menghadirkan Kemenkeupedia, aplikasi layanan informasi berbasis web. Kamu dapat secara mandiri mrncari informasi tentang Kementrian keuangan disini, termasuk soal Pusat Pembinan Profesi Keuangan. ...