METERAI BARU Rp. 10.000

-
Berikut merupakan pokok perubahan Bea Meterai sehubungan dengan pemberlakuan Undang - Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan Undang - Undang No. 13 Tahun 1985: 
  1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 penggunaan meterai tempel sebagai pelunasan bea meterai dikenakan tarif Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), untuk itu telah diterbitkan meterai tempel Rp. 10.000,- yang penjualannya dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2020.
  2. Meterai desain Rp 10.000,- saat ini sedang daam proses pengiriman ke UPT. Untuk itu seterimanya Meterai desain baru tersebut agar segera di entri penerimaan pada Simkonsfila. Selanjutnya agar dapat segera dilakukan pemenuhan kebutuhan penjualan di loket baik Kprk/Kpc/LE/Agenpos, dengan segera melakukan pendistribusian Meterai pecahan Rp. 10.000,- dan menambahkan panjar loket dengan meterai Rp. 10.000,-.
  3. Penjualan meterai Rp. 10.000,- kepada masyarakat baru boleh dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2021, sebelum tanggal tersebut tidak diperboiehkan mendokumentasikan serta mengedarkan dokumentasi mengenai gambar, desain dan bentuk meterai baru tanpa seijin dari Dirjen Pajak.
  4. Objek bea meterai , terutama untuk meterai tempel, terdapat perubahan yaitu untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikenakan bea meterai Rp. 10.000,-. Untuk objek lainnya tidak ada perubahan dan dikenakan bea meterai Rp. 10.000,-.
  5. Sanksi adminsitratif untuk dokumen yang kurang dipungut/tidak dipungut adalah sebesar 100% dari bea meterai yang kekurangan / tidak dipungut tersebut. Sebagai contoh : jika terdapat dokumen yang akan diterakan meterai kemudian , maka yang harus dipungut adalah bea meterai terutang dan ditambah sanksi adminsitratif 100% (Rp. 10.000,- untuk meterai terutang dan Rp. 10.000,- untuk denda administratif). Sedangkan dokumen yang dimeteraikan kemudian untuk kepentingan alat bukti di pengadilan hanya dikenakan sesuai terutang (Rp. 10.000,-). Pemeteraian kemudian masih menggunakan tata cara lama sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari kami.
  6. Meterai desain lama dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 , dengan penggunaan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan minimal Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dengan cara membubuhkan :
    1.  3 buah meterai Rp. 3.000,-
    2. Meterai Rp. 3.000,- clan Rp. 6.000,-
    3. Meterai Rp. 6.000,- clan Rp. 6.000,-
  7. Penjualan meterai desain lama agar diinformasikan kepada masyarakat sebaik mungkin sehingga dapat dipahami dengan baik penggunaan meterai tersebut. Kantor Pos tidak melayani penukaran atau pengembalian meterai lama yang sudah terjual.
  8. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 masih dalam proses penyusunan , oleh karena itu informasi Iengkap akan kami sampaikan setelah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Pemerintah.
Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaanya. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN

-
Gambar
Penegasan Tentang PPh atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan Di pelabuhan terdapat fasilitas penunjang berupa pergudangan, yang terdiri dari, menurut fungsinya gudang terbagi 2 jenis yaitu gudang privat dan gudang publik.Gudang privat adalah fasilitas yang disediakan untuk binsis dan kepentingan sendiri.Gudang publik adalah gudang yang disediakan pemerintah untuk barang yang dikuasai oleh bea cukai dan gunang yang diusahakan untuk umum.   Gudang menurut status barang yang ditempatkan terbagi 2 yaitu :   1.     Gudang TPS, Gudang Industri (distribusi dan konsolidasi). Gudang TPS adalah gudang tempat penimbunan sementara.   2.     Gudang Industri adalah tempat penyimpanan bahan baku dan bahan jadi yang melekat pada industri. Gudang lini 1 atau gunang transito adalah tempat penimbunan sementara yang tidak jauh dari aktivitas barang dari/ke kapal. Gudang lini 2 adalah gudang yang terletak dibelakang/berdekatan dengan gudang lini 1 karena berfun
Baca selengkapnya

UMARA TAX CONSULTING

-
Gambar
PROFILES  BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN  ANDA? PUSINGKAH? SEKARANG TIDAK USAH PUSING PUSING TENTANG MASALAH PAJAK ANDA KARENA KINI HADIR UMARA TAX CONSULTING UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) UMARA TAX CONSULTING ( UMTC) Alamat       : Pusat : Ruko Royal Prima A.Jl. Jend Ahmad Yani N0 87, Surakarta                     Cabang : Jl. Piere Tendean No.202, Nusukan, Surakarta Telp            : 0271-637417 Whatsapp   : 0878 3531 7444 Jam Kerja  : SENIN - SABTU                      Pukul 08.00 - 17.00 Mengapa Harus UMARA TAX CONSULTING? Kami mengutamakan pelayanan yang prima Kami mengupayakan yang terbaik untuk klien sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku Kami memiliki staff berpengalaman di bidangnya  Kami melakukan pelatihan pelatihan di bidang perpajakan UMARA TAX CONSULTING melayani jasa apa saja? Konsultan Pajak  Service Pajak Pemeriksaan  Pengadilan Pajak Konsultan Keuangan
Baca selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI

-
Gambar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASII,AN  SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN  WAJIB PA.JAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2I atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, a
Baca selengkapnya